Memahami Aspek Perpajakan untuk Agen Pemasaran

Dewasa ini, banyak agensi pemasaran atau agensi pemasaran dengan niche tertentu, seperti pemasaran digital, pemasaran KOL/influencer, pemasaran TVC, dan masih banyak lagi.

Pada dasarnya, agensi pemasaran adalah badan usaha yang menyediakan jasa dengan fokus pada strategi konsultasi, serta pengembangan pemasaran. Tujuan utama sebuah perusahaan menggunakan jasa agensi pemasaran, adalah untuk meningkatkan kinerja penjualan suatu produk.

agensi pemasaran, kemudahan perusahaan agar tidak perlu memusingkan strategi pemasaran yang akan dijalankan untuk mempromosikan produk.

Agen pemasaran tentu berbeda dengan agensi kreatif. Sebab, agensi kreatif lebih menitikberatkan pada proses penciptaan konsep kreatif untuk produk, strategi pemasaran.

Sebagai suatu badan usaha, agensi pemasaran tidak luput dari kewajiban perpajakan, terutama terkait pajak penghasilan (PPh) badan. PPh yang dikenakan terhadap seluruh jenis penghasilan yang diterima oleh agensi pemasaran.

Jenis Penghasilan yang Diterima Agen Pemasaran

Mengutip pajakku.com, ada tiga jenis penghasilan yang diterima oleh sebuah perusahaan yang menjalankan bisnis agensi pemasaran. Tiga jenis penghasilan tersebut adalah, retainer, komisi, dan fee.

1. Penahan

Retainer dilakukan setelah tercapai kesepakatan dengan klien. Biasanya penahan didasarkan pada periode waktu yang disepakati dengan agensi pemasaran dan klien, sehingga biaya dapat ditetapkan dalam bulanan maupun tahunan.

2. Komisi

Ini merupakan bentuk kompensasi yang dibayar oleh klien atas kesepakatan bersama, dan biasanya didasarkan pada besaran persentase hasil pemasaran produk.

3. Biaya

Biaya merupakan pendapatan internal, yang meliputi saat pengerjaan produk yang ditawarkan, atau biaya lain yang dikerjakan oleh tenaga kerja perusahaan agensi pemasaran.

Perlakuan Perpajakan untuk Agensi Pemasaran

Seperti yang disebutkan sebelumnya, agensi pemasaran tidak luput dari kewajiban perpajakan. Secara umum, ada tiga jenis pajak yang berkaitan dengan badan usaha pemasaran.

1. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah wajib pajak yang harus wajib pajak pribadi terkait dengan penghasilan yang diterima dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau UU PPh, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

  • Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai ketidakseimbangan dari pekerjaan yang dilakukan sebagai pegawai atau bukan pegawai.
  • Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
  • Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain, dalam rangka masa pensiun anggota yang ikut serta program dana pensiun.
  • Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, sebagai ketidakseimbangan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
  • Penyelenggaran kegiatan yang melakukan pembayaran untuk pelaksanaan kegiatannya.

PPh Pasal 21 wajib dipungut oleh perusahaan agensi terhadap penghasilan yang digunakannya kepada karyawan yang berupa gaji, bonus dan tunjangan.

2. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, jasa atau hadiah dan penghargaan. Pajak yang telah digunakan, termasuk yang dipotong PPh Pasal 21.

Pemotong juga dikenakan atas penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan ketidakseimbangan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Untuk kegiatan-kegiatan ini, besaran adalah 2% dari jumlah bruto.

Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 dapat dilakukan oleh klien. Namun, agensi pemasaran juga dapat bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 23 jika terdapat pembayaran kepada pihak lain, seperti media atau rumah produksi saat pemasangan jasa atau produk yang diiklankan.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Jenis perpajakan berupa PPN juga diterapkan untuk perusahaan agensi pemasaran. Sebab, produk dan jasa yang ditawarkan meliputi banyak pihak dalam perencanaan dan pembuatannya.

Misalnya, penyelenggara acara (EO) dan agen model iklan yang terlibat, serta pihak percetakan dan media yang mengiklankan produk tersebut. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, besaran tarif PPN yang dikenakan adalah sebesar 11%.

Jika agensi pemasaran menggunakan jasa-jasa lain, misalnya EO, maka agensi pemasaran tersebut akan dikenakan tarif PPN atas jasa yang diberikan oleh EO. Kemudian, dalam operasionalnya, perusahaan agensi pemasaran juga